Menepis Dominasi Laki-laki

Dalam banyak masyarakat, termasuk di berbagai wilayah Indonesia Timur, relasi antara laki-laki dan perempuan masih dibayangi oleh kuatnya budaya patriarki. Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan baik dalam keluarga, adat, maupun ruang publik sementara perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk. Dominasi ini tidak selalu tampak dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi hadir secara halus melalui norma, tradisi, dan kebiasaan yang dianggap “wajar”. Salah satu contohnya adalah praktik belis yang mahal, yang dalam banyak kasus justru memperkuat ketimpangan posisi perempuan.

Budaya patriarki seringkali berakar pada nilai-nilai adat yang diwariskan turun-temurun. Dalam konteks belis, misalnya, perempuan kerap dipersepsikan sebagai “objek” yang harus “dibayar” dengan nilai tertentu sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Pada satu sisi, belis memang memiliki makna simbolis sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan. Namun dalam praktiknya, nilai belis yang tinggi justru dapat menimbulkan persoalan serius. Tidak jarang perempuan diperlakukan seolah-olah telah “dibeli”, sehingga kehilangan ruang untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dalam situasi seperti ini, relasi dalam rumah tangga menjadi tidak seimbang, karena laki-laki merasa memiliki legitimasi lebih besar atas perempuan.

Dampak dari konstruksi sosial semacam ini adalah munculnya pola pikir yang memposisikan perempuan sebagai korban. Perempuan tidak hanya dibatasi secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Mereka diharapkan untuk patuh, tidak melawan, dan menerima keadaan sebagai bagian dari “kodrat”. Ketika terjadi ketidakadilan baik dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi perempuan sering kali tidak memiliki cukup ruang untuk membela diri. Bahkan, dalam banyak kasus, korban justru disalahkan atas apa yang menimpa dirinya. Hal ini memperlihatkan betapa dalamnya akar patriarki yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap perempuan.

Foto Pavel Danilyuk dari pexels.com

Lebih jauh lagi, budaya patriarki juga menciptakan kondisi di mana perempuan enggan bersuara, meskipun mereka berada dalam situasi yang tertekan. Ketakutan akan stigma sosial, tekanan keluarga, serta ancaman dikucilkan menjadi faktor yang membuat banyak perempuan memilih diam. Diam menjadi bentuk “perlindungan” yang semu, karena sebenarnya justru memperpanjang siklus ketidakadilan. Dalam ruang-ruang sosial tertentu, perempuan yang berani bersuara bahkan dianggap melanggar norma atau tidak tahu diri. Label-label negatif seperti “perempuan pembangkang” atau “tidak sopan” menjadi senjata untuk membungkam mereka.

Padahal, suara perempuan sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil dan setara. Ketika perempuan tidak diberi ruang untuk berbicara, maka perspektif mereka akan hilang dari proses pengambilan keputusan. Akibatnya, kebijakan maupun praktik sosial yang lahir cenderung bias dan tidak berpihak pada kepentingan perempuan. Oleh karena itu, membangun keberanian untuk bersuara bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak.

Menepis dominasi laki-laki bukan berarti menciptakan pertentangan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk membangun relasi yang setara dan saling menghargai. Dalam konteks ini, perempuan perlu didorong untuk memberdayakan diri dan menjadi mandiri. Pemberdayaan perempuan dapat dimulai dari berbagai aspek, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesadaran akan hak-hak diri. Perempuan yang memiliki akses pendidikan yang baik akan lebih mampu berpikir kritis dan mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya. Sementara itu, kemandirian ekonomi memberikan kekuatan bagi perempuan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada laki-laki.

Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran kolektif di dalam masyarakat bahwa perempuan bukanlah objek, melainkan subjek yang memiliki martabat dan hak yang sama. Perubahan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada perempuan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan laki-laki. Laki-laki perlu diajak untuk merefleksikan kembali peran dan posisinya dalam struktur sosial. Kesadaran bahwa dominasi bukanlah tanda kekuatan, melainkan bentuk ketidakadilan, harus menjadi bagian dari proses perubahan budaya.

Di tingkat komunitas, tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi ini. Mereka dapat menjadi agen perubahan dengan menginterpretasikan kembali nilai-nilai budaya secara lebih adil dan manusiawi. Misalnya, praktik belis dapat diredefinisi bukan sebagai “harga” perempuan, tetapi sebagai simbol ikatan kekeluargaan yang tidak mengandung unsur transaksi. Dengan demikian, nilai budaya tetap terjaga, tetapi tidak lagi menjadi alat penindasan.

Pada akhirnya, menepis dominasi laki-laki adalah proses panjang yang membutuhkan keberanian, kesadaran, dan komitmen bersama. Perempuan perlu berani keluar dari belenggu ketakutan dan mulai mengambil peran aktif dalam menentukan arah hidupnya. Di sisi lain, masyarakat harus membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang. Ketika perempuan diberdayakan, bukan hanya mereka yang diuntungkan, tetapi seluruh masyarakat akan merasakan dampaknya.

Kesetaraan gender bukanlah ancaman bagi budaya, melainkan jalan menuju kemanusiaan yang lebih utuh. Budaya yang hidup adalah budaya yang mampu beradaptasi dengan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bersama-sama membangun tatanan sosial yang tidak lagi menempatkan perempuan sebagai pihak yang tertindas, tetapi sebagai mitra sejajar dalam kehidupan. Dengan begitu, dominasi laki-laki dapat perlahan ditinggalkan, dan digantikan oleh relasi yang lebih adil, setara, dan bermartabat. 

Berbagi :